Dalam rangka membangun kedaulatan pangan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan kemandirian Ekonomi dan menyongsong MEA 2016, Pemerintah Daerah se-Sumatera menggelar rapat Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Informasi Sosial Ekonomi (PDRB-ISE), selama Tiga hari yaitu pada tanggal 20-22 Mei 2015 di Ballrom Hotel Garage Horizon Bengkulu.
Konsultasi Regional PDRB-ISE tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah di Hotel Horizon Kota Bengkulu. Adapun narasumber Konsultasi Regional PDRB-ISE adalah Kepala BPS rid R. Suryamin, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Prof. Dr. Bustanul Arifin, Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter Bappenas Bapak Ir. Sidqy LP Suyitno, MA, dan Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Regional I Sumatera Bapak Dr. Dian Ediana Rae.
Kepala BPS RI Dr. Suryamin mengatakan Konsultasi Regional Produk Domestik, Regional Bruto dan Informasi Sosial-Ekonomi (PDRB-ISE) se-Sumatera tahun 2015 yang digelar membahas kedaulatan pangan berbasis potensi local, dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan menyongsong MEA 2016. Tujuan diselenggarakan konsultasi Regional PDRB-ISE ini adalah untuk menyatukan visi dan misi, dalam menyediakan data yang nantinya dapat menjadi refleksi untuk mengambil kebijakan dalam RPJMD guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tentunya kita harus siap bersaing dan tetap mampu menjaga kemandirian ekonomi. Kepala BPS RI menambahkan, Koordinasi antara BPS, Bappeda, Bank Indonesia, dan SKPD Provinsi sangat penting, karena akan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan strategis di Naisonal dan Sumatera khususnya. Dengan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi BPS, kita bisa memotret pertumbuhan ekonomi sebagai acuan untuk tahun-tahun berikutnya.
Guru besar ekonomi pertanian Universitas Lampung, Prof. Dr. Bustanul Arifin menyatakan, fondasi awal dari rencana kedaulatan pangan Indonesia harus berawal pendidikan petani. Tiongkok maju pertaniannya dan mampu bersaing dengan Negara lain karena pendidikan. Ketika ada inovasi baru, kuantitas, kualitas dan efisiensi, petani sudah paham dan langsung menerapkannya. Sementara, petani di Indonesia pendidikannya masih dianggap jauh tertinggal bahkan banyak yang tidak lulus program belajar Sembilan tahun, jika ada inovasi baru, mereka tidak bisa langsung terima. Setelah membangun sisi pendidikan petani, selanjutnya baru Indonesia bisa merealisasikan ketahanan pangan, terutama kemampuan untuk mencukupi pangan dari produksi dalam negeri. Jika dalam negeri sudah mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri, tidak mengimpor bahan pangan dari negara lain, maka Indonesia dapat mengatur kebijakan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri. Kita juga akan mampu melindungi dan membuat sejahtera pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Beliau berharap bangsa Indonesia setidaknya saat memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2016, sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Sementara untuk bersaing dengan hasil pertanian negara lain di ASEAN di MEA. Pakar yang juga merupakan Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan itu masih pesimis, oleh karena tingkat pendidikan petani serta teknologi pertanian negara lain, seperti Thailand atau Vietnam contohnya, sudah bisa menghasilkan hasil pertanian dengan kuantitas tinggi, kualitasnya setara dengan hasil produksi dalam negeri. Dari pertanian dalam negeri, khususnya padi ada yang perlu menjadi perhatian, seperti pengembangan panen, pascapanen, modernisasi penggilingan padi untuk mengurangi penyusutan atau kehilangan saat proses pengolahan produksi.
Perwakilan Badan Perencanaan Pembanguna Nasional hadir Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter Bappenas Bapk Ir. Sidqy LP Suyitno, MA yang membawakan paparan dengan tema Program Strategis Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Potensi Lokal Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi. Pada paparan tersebut dijelaskan strategi dan arah kebijakan pemerintah untuk menuju Indonesia yang jauh lebih baik yaitu mengejar peningkatan daya saing, meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental, memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas, mengurangi ketimpangan antar wilayah, memulihkan kerusakan lingkungan, memajukan kehidupan bermasyarakat.
Perwakilan Bank Indonesia hadir Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Regional I Sumatera Bapak Dr. Dian Ediana Rae. Belia memaparkan materi Kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung Program Kedaulatan Pangan Nasional. Dalam hal ini BI berperan dalam mendorong implementasi program klaster bekerjasama dengan pemda, swasta dan lembaga lain melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait dalam merumuskan kebijakan kelancaran distribusi komoditas pangan. (rep: Sekar)
