BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

Bagian Kedua

Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan

  • Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya, dan pemerintahan, serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, dan pengendaliandalam pelaksanaan perencanaan program kegiatan pembangunan bidang sosial budaya dan
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi sosial, budaya, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, pelayanan publik dan aparatur;
  2. pengkoordinasian dan sinkronisasi dalam penyusunan program kegiatan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi sosial, budaya, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, pelayanan publik dan aparatur;
  3. monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi sosial, budaya, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, pelayanan publik dan aparatur;
  4. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi sosial, budaya, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, pelayanan publik dan aparatur;
  5. pengumpulan bahan, penyusunan, dan analisa data perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi sosial, budaya, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, pelayanan publik dan aparatur;
  6. pelaksanaan dokumentasi, pendataan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya dan pemerintahan yang meliputi sosial, budaya, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, pelayanan publik dan aparatur;
  7. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan kabupaten/kota di bidang perencanaan sosial, budaya dan pemerintahan;
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
  • Bidang PerencanaanSosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari:
  1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum, Pelayanan Publik Dan Aparatur;
  2. Sub Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar;
  3. SubBidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum, Pelayanan PublikDan Aparatur

  • Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum, Pelayanan Publik Dan Aparatur mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum, pelayanan publik dan aparatur serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendaliandalam pelaksanaan perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan umum pelayanan publik dan aparatur yang meliputi urusan penunjang pemerintahan; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Komunikasi dan Informatika.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
    1. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan umum, pelayanan publik dan aparatur ;
    2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan umum, pelayanan publik dan aparatur;
    3. melakukan pendataandan menyusun rencana program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan umum,pelayanan publik dan aparatur;
    4. menyusun data dasar perencanaan dan melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang di bidang pemerintahan umum, pelayanan publik dan aparatur;
    5. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalianpelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan umum,pelayanan publik dan aparatur;
    6. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pemerintahan umum,pelayanan publik dan aparatur ;
    7. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan kabupaten/kota di bidang pemerintahan umum, pelayanan publik dan aparatur;
    8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar

  • Sub Bidang Perencanaan Pelayanan Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pelayanan dasar,dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendaliandalam pelaksanaan perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pelayanan dasar yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga; serta perpustakaan dan arsip.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan perencanaan program kegiatan pembangunan bidangpelayanan dasar;
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang pelayanan dasar;
  3. melakukan pendataan dan menyusun rencana program kegiatan pembangunan bidang pelayanan dasar;
  4. menyusun data dasar perencanaan dan melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang di bidang pelayanan dasar;
  5. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pelayanan dasar;
  6. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan dasar;
  7. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan kabupaten/kota di bidang pelayanan dasar;
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat

  • Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendaliandalam pelaksanaan perencanaan program kegiatan pembangunan bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan sosial, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program kegiatan pembangunan bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;
  2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;
  3. melakukan pendataan dan menyusun rencana program kegiatan pembangunan bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;
  4. menyusun data dasar perencanaan dan melakukan analisa yang berkaitan dengan kondisi yang ada dengan permasalahan yang sedang berkembang di bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;
  5. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;
  6. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program di bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;
  7. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan kabupaten/kota di bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat;
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2017 BARENLITBANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU | PENDATAAN.BAPPEDA.KEPRI@GMAIL.COM